Kota Batu, warajatim.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis seluruh Anggota DPRD Fraksi Golkar seluruh Jawa TImur di Hotel Golden Tulip, Kota Batu.
Rakornis yang diselenggarakan ini khusus mengambil tema Evaluasi Keuangan Daerah di Tahun 2020, Pengawasan DPRD Terhadap Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah dengan menghadirkan Ketua BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna.
Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji berharap kehadiran Ketua BPK RI dapat menjelaskan bagaimana menyusun APBD yang berkualitas dan mengawasi pelaksanaan belanja bukan saja agar tidak terjadi penyimpangan tetapi juga agar APBD dapat mencapai kesejehteraan rakyat sebesar-besarnya.
“Setiap rupiah APBD harus berkorelasi secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu APBD harus disusun dengan baik dan diawasi dengan benar pelaksanaanya agar tepat tujuan,” Tegas Sarmuji
Sementara itu Agung Firman Sampurna memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis kepada anggota DPRD yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur. Kegiatan ini sangat penting untuk membangun sinergi Anggota DPRD dengan Perwakilan BPK agar tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Acara ini memang sangat patut diapresiasi oleh kita semua. Kita harapkan agar setelah ini mendapatkan manfaat dengan membangun sinergi dan kolaborasi antara anggota dprd dengan BPK perwakilan Jawa Timur sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif. efisien dan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera,” Ungkap Ketua BPK tersebut.
Tahun 2020 secara umum akuntabilitas keuangan daerah di Jawa Timur cukup baik sehingga seluruh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeualian (WTP) dari BPK RI, kecuali Kabupaten Jember yang mendapatkan Opini tidak wajar. Opini WTP ini bisa menjadi pijakan pemerintah daerah dan Anggota DPR untuk menyusuk kebijakan tahun berikutnya.
Walaupun mendapat opini WTP, Ketua BPK RI juga menyoroti rendahnya belanja modal di banyak daerah di Jawa Timur terutama APBD Provinsi Jawa Timur. Padahal indikator baiknya kualitas APBD bisa dilihat dari besarnya belanja modal.
“Semakin besar belanja modal semakin menunjukkan bahwa pembangunan berjalan dan kualitas pelayanan publiknya bagus,” kata Ketua BPK RI
Selain menyoroti rendanya belanja modal, Agung juga menyoroti besarnya belanja bansos. Menurutnya belanja bansos yang terlalu besar, kualitas belanjanya jadi kurang juga potensi penyimpangannya juga besar.
“Belanja Bansos dalam situasi darurat sekarang memang diperlukan, tetapi sebenarnya dari sisi kualitasnya rendah dan risiko keuangan sangat tinggi. Dalam situasi normal harusnya proporsinya tidak boleh besar dalam APBD.” Tutupnya.
