Surabaya, warajatim.com – Keterlibatan siswa dalam demo penolakan RUU Cipta Kerja membuat berbagai pihak menyayangkan. Gubernur Jawa Timur meminta kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK se Jatim untuk melakukan dua pendekatan, melalui wali murid atau komite sekolah.M
Menurut Gubernur Jatim Khofifah, ada pola yang sama dalam demontrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia, pekan kemarin. Seruan ajakan siswa SMA/SMK untuk turut turun aksi mewarnai sejumlah daerah, termasuk di Jatim.
“Kejadian dengan mengarahkan dalam tanda petik, anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Di Jakarta juga begitu, Jawa Barat juga begitu, Jawa Tengah juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya sama,” ujarnya saat audiensi bersama kepala Sekolah SMA/SMK Se Jatim Negeri dan Swasta secara virtual di gedung negara Grahadi, Selasa (13/10/2020).
Maka itu, Kepala Sekolah bisa mengajak komite Sekolah ikut mencari solusi dalam mengawasi dan mengarahkan orang tua siswa untuk membimbing langsung agar tidak melakukan aksi lagi. “Tolong disampaikan ke anak-anak pasti komite sekolah punya grup WhatsApp,” tegasnya.
Khofifah juga mendorong sekolah melakukan pendekatan kepada melalui OSIS. “Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya,” tuturnya.
Gubernur Khofifah, melihat pendekatan teman sebaya melalui OSIS ini efektif dalam memberi pengertian agar tidak kembali turun kejalan melakukan aksi. Bahasa yang digunakan juga sama, karena usianya sama. “Dengan diksi ala milenial. Saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu,” tandasnya.
Sementara itu Dir Intelkam Polda Jatim Kombespol Slamet Harijadi mengatakan pihaknya terus memantau keikutsertaan pelajar dalam unjuk rasa UU Cipta Kerja. Ia menambahkan untuk kejadian di Grahadi pihak kepolisian mengamankan 253 orang.
“Yang membuat miris adalah 70 persen dari 253 orang tersebut adalah siswa SMP SMA dan massa cair. Sementara di kantor Gubernur kami mengamankan 268 orang. Dari jumlah itu 65 persen itu siswa SMP SMA dan SMK,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengimbau kepada para pelajar untuk menyampaikan aspirasinya secara tidak anarkis. Ia berharap pelajar tidak menjadi korban karena ketidakpahaman.
“Untuk itu kepala sekolah harus melakukan komunikasi dengan ketua komite sekolah. Selain itu kami juga menugaskan wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk memonitor siswanya agar tidak menjadi korban,” katanya.
Wahid mengatakan bentuk monitoring itu adalah dengan menggunakan video conference maupun WA grup. Ia berharap pada saat jam pelajaran melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dipahami oleh pelajar. “Bukan melarang, karena menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang. Yang penting paham dengan apa yang disampaikannya,” pungkasnya. (Cal)
