Surabaya, warajatim.com – Gubernur Jawa Timur terus mematangkan persiapan-persiapan dalam rangka memberlakukan New Normal di Jawa Timur. Persiapan tersebut terletak pada penerapan protokol Kesehatan secara ketat dengan tiga indikator diantaranya epidemiologi, sistem Kesehatan, dan surveilans. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan pimpinan DPRD di Gedung Grahadi Surabaya (13/6).
Jika mengacu pada Rate Of Tranmission (rt) di Jatim pada tanggal 20 hingga 26 Mei selama tujuh hari berturut-turut sudah dibawah angkat satu, tetapi pada tanggal 27 Mei kembali naik di atas angka satu. Indikator lain yang menjadi acuan adalah kesiapan sistem kesehatan yang mencakup, tenaga kesehatan, peralatan, dan tempat tidur dihitung dengan kemampuan dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 lebih besar 20 persen.
Saat ini, kapasitas tempat tidur isolasi sejumlah 3.115 dimana terdapat pasien yang perlu perawatan sebesar 1.779 kasus positif, 2.375 kasus PDP dan 306 pasien ODP. Sementara terdapat, 1.345 pasien yang dirawat di ruang non isolasi dan RS rujukan.
Gubernur Khofifah juga memaparkan, bahwa terdapat indikator lain menuju new normal, yakni peningkatan surveilans. Dari jumlah total laboratorium yang ada harus dilaporkan setiap hari oleh masing-masing daerah. Saat ini, pemeriksaan PCR telah dilakukan sebanyak 36.410 test atau setara dengan 910/1 juta penduduk sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas lab yang ada di Jatim.
Khofifah menyebut, daerah yang bisa melaksanakan new normal bisa dilihat dari peta sebaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pusat. Lewat peta sebaran inilah bisa diketahui suatu daerah berada di posisi resiko tinggi, sedang, atau rendah bahkan sudah tidak terdampak.
Bedasarkan data yang ada, saat ini dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur tinggal 11 daerah yang berisiko tinggi, 22 daerah berisiko sedang, dan 5 daerah beresiko rendah.
“Ini akan menjadi pemetaan dari semua sektor apakah industri, perdagangan, perkantoran, sektor privat, kampus, pasar tradisional hingga tempat ibadah terkait kepatuhan dan kesiapan daerah menyongsong new normal,” ungkapnya.
Khofifah menyatakan bahwa wilayah yang sudah masuk dalam zona hijau bisa melaksanakan new normal. Akan tetapi, daerah yang masih dalam zona risiko rendah atau zona kuning dipersiapkan transisi. Sedangkan yang berada dalam zona merah harus melakukan pengetatan kedisiplinan.
Peta yang ada sekarang mengenai Zona Risiko Covid-19 akan terus diperbaiki oleh Gugus Tugas Pusat dan bisa diketahui secara cepat dan tepat dinamika sekaligus intervensinya.
“Dalam posisi seperti ini, kalau kita ingin menuju transisi menuju new normal maka peta ini menjadi petunjuk awal. New normal memiliki indikator yang cukup banyak dan masing-masing indikator memiliki ukuran yang berbeda. Semua kita gunakan pedoman dari WHO dan Bappenas,” urainya.
Sementara wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak selaku Ketua Rumpun Sosial Ekonomi Gugus Tugas Covid-19 mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan langkah-langkah guna pemulihan dampak sosial ekonomi. Salah satunya sektor pertanian, Pemprov terus menstabikan harga dan penyerapan produksi agro salah satunya lewat Lumbung Pangan Jatim.
Pun begitu dengan sektor keuangan juga telah berkoordinasi dengan OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk kebijakan restrukturisasi kredit.
Serta realisasi restrukturisasi UMKM terbesar disumbang oleh Jatim dengan 746 ribu debitur dengan total restrukturisasi Rp. 37.9 trilliun. “Kami juga mengikutkan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim dalam restrukturisasi kredit,” ungkapnya.
Di hadapan para anggota dewan, Emil juga memaparkan realisasi bansos yang terbagi dalam tiga tahap yakni Bansos dari Kemensos, Skema lain dan bantuan dari Pemprov. Untuk Bansos yang berasal dari Kemensos terbagi dari Bansos Tunai yang menjangkau 50 persen dari sisa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sisanya dari DTKS.
Sementara itu, Pemprov Jatim telah melakukan transfer Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke 38 kabupaten/kota melalui cara mendahulukan pengisian data BLT-DD dan bansos tunai sebelum menyetorkan data JPS.
Tak hanya itu, Radar Bansos sudah direalisasikan untuk warga di luar Jatim seperti Jabodetabek, serta sebagian dari warga non KTP Jatim tetapi terdampak covid-19 di Jatim. “Suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah disalurkan dengan Top Up lewat kartu Himbara BPNT,” jelasnya.
Ajak Seluruh Kolega di DPRD Lawan Covid-19 bersama Pemrpov Jatim
Ketua DPRD Jawa Timur dalam sambutannya mengajak jajarannya di DPRD Jatim untuk bersama pemerintah provinsi melawan penyebaran Covid-19.
“Kami tidak akan membiarkan ibu Gubernur bekerja sendirian. Oleh karena itu, kami akan terus berada di samping ibu untuk bersama-sama melawan penyebaran pandemi Covid-19 di Jatim. Saya ingin mengajak semua elemen DPRD untuk bersama sama merasakan penderitaan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini. Kami selalu ada dan selalu siap,” jelasnya.
Ia mengatakan, pandemi ini merupakan sebuah kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi, pihakya meyakini jika seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi secara bersama sama sehingga dapat melewati pandemi bisa teratasi dan terlewati.
Ditambahkannya, jajaran DPRD akan terus berkomitmen mendampingi Pemprov Jatim guna melakukan pengendalian agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus menurun. DPRD akan terus berupaya melakukan sinergi dan gotong royong dengan semua pihak yang diharapkan berdampak kepada masyarakat.
“Kami hadir untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jatim yang menahkodai Pemprov Jatim melawan Covid-19. Kami akan terus bersama sama dengan Pemprov Jatim disituasi sulit ini meningkatkan kegotong royongan sehingga kita bisa menjadi provinsi yang terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.
